(TIDAK) PROFESSIONALNYA PEMERINTAHAN

Indonesia adalah negara yang masih berkembang dana akan terus menerus berkembang. Perkembangan ini hanya akan stagnan bila pemerintah terus menerus seperti ini, seperti apa maksudnya ? yaitu pemerintahan yang hanya mengandalkan ego kepartaian dan menyepelekan unsur keprofessionalitasan.
Masalah desentralisasi (otonomi daerah) misalnya, unsur positifnya jelas : daerah akan lebih terakomodir keinginan dan harapannya. Namun, di balik itu semua perlu juga diperhatikan unsur SDM yang ada. Sistem kepartaian memang demokratis, namun dengan cara seperti ini terkesan orang yang maju menjadi calon pemimpin kurang professional, hanya mengandalkan kharisma kepartaiannya. Contoh di beberapa daerah di Jawa tengah tidak jarang seorang pemimpin yang diajukan sebuah partai besar akan menang walaupun dia sendiri secara personal tidak memiliki kapabilitas ilmu dan pengalaman. Tidak jarang orang yang maju ini tidak memiliki basic keilmuan yang mumpuni bahkan tidak jarang pula (maaf) yang hanya berasal dari rakyat jelata pinggiran.
Begitu pula di pemerintahan pusat jajaran kementrian pun rata-rata (bahkan hampir semua) berasal dari kalangan kepartaian, kompromi politik istilahnya. Presiden berusaha membagi jatah kursi kementrian kepada partai-partai pendukungnya. Pernah pula suatu saat suatu partai dengan jelas ‘ngambek’ ke pemerintah karena kurangnya jatah kursi.
Apa yang salah sebenarnya ? maaf, saya bukannya mengejek kepada kalangan yang kurang berpendidikan secara formal (sekolah/kuliah). Tapi saya ingat kata-kata Eko Prasetyo dalam bukunya Orang miskin dilarang sekolah, “ bagaimana mengharapkan pendidikan maju kalau pemimpinnya aja pendidikannya tidak jelas.”
Ok, dulu Nabi Muhammad SAW pendidikannya kurang bahwa beliau sendir Ummi (buta huruf) tapi beliau adalah seorang nabi yang memegang teguh ajaran pertama dari Allah, yaitu MEMBACA. Tapi, apa yang sekarang telah dilakukan pemimpin kita ? apakah diamalkan ??
Kembali ke masalah professionalitas seorang pejabat/pemimpin... sekali lagi perlu diadakannya sebuah terobosan dari untuk memilih pemimpin yang memang benar-benar BONAFID dari dalam, bukan dari kharisma partainya. Perlu diadakan pemilihan umum yang memperbolehkan wakil independen untuk maju, tentunya dengan kriteria yang ketat.
Terakhir, tidak lain tidak bukan semoga pemerintah makin membuat sejahtera rakyat sesuai amanat pembukaan UUD 1945 bukan makin menyengsarakan rakyat dengan naiknya BBM, SEMBAKO, AIR, LISTRIK, dan TELEPON. Kalo masih saja menyengsarakan rasanya Pak Eko Prasetyo perlu membuat buku baru deh jangan Cuma orang miskin dilarang sekolah dan sakit kalau perlu ORANG MISKIN DILARANG HIDUP...
JAYA INDONESIA...!!!